Undang-Undang RI Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

·         Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

·         Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

·         Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

·         Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

·         Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

·         Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

·         Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

·         Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

·         Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

·         Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

·         Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

·         Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

·         Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

·         Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

·         Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

·         Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

·         Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

·         Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

·         Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

·         Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

·         Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

·         Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain: 1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE); 2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE); 3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan 4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE);

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, antara lain: 1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE); 2. akses ilegal (Pasal 30); 3. intersepsi ilegal (Pasal 31); 4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE); 5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE); 6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

UU ITE
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia
maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum
Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas
kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau
netral teknologi.

Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.


BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 5
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya
dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga
menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus
memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya
berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10
(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
(1) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12
(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi:
a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 13
(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.



Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal 15
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16
(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang
disepakati.

Pasal 20
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.
Pasal 21
(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
(5) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sumber pustaka :

http://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2012/11/uu-no-11-tahun-2008-tentang-ite.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik

IT Forensik, Metode Dan Aplikasinya

1.      Pengantar mengenai forensik

Forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana (tindak melawan hukum).

Dalam buku-buku ilmu forensik pada umumnya ilmu forensik diartikan sebagai

penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan

hukum dan keadilan. Dalam penyidikan suatu kasus kejahatan, observasi terhadap

bukti fisik dan interpretasi dari hasil analisis (pengujian) barang bukti merupakan alat

utama dalam penyidikan tersebut.

Tercatat pertama kali pada abad ke 19 di Perancis Josep Bonaventura Orfila pada

suatu pengadilan dengan percobaan keracunan pada hewan dan dengan buku

toksikologinya dapat meyakinkan hakim, sehingga menghilangkan anggapan bahwa

kematian akibat keracunan disebabkan oleh mistik.

Pada pertengahan abad ke 19, pertama kali ilmu kimia, mikroskopi, dan fotografi

dimanfaatkan dalam penyidikan kasus kriminal (Eckert, 1980). Revolusi ini merupakan

gambaran tanggungjawab dari petugas penyidik dalam penegakan hukum.

Alphonse Bertillon (1853-1914) adalah seorang ilmuwan yang pertamakali secara

sistematis meneliti ukuran tubuh manusia sebagai parameter dalam personal

indentifikasi. Sampai awal 1900-an metode dari Bertillon sangat ampuh digunakan pada

personal indentifikasi. Bertillon dikenal sebagai bapak identifikasi kriminal (criminal

identification).

Francis Galton (1822-1911) pertama kali meneliti sidik jari dan mengembangkan

metode klasifikasi dari sidik jari. Hasil penelitiannya sekarang ini digunakan sebagai

metode dasar dalam personal identifikasi.

Leone Lattes (1887-1954) seorang profesor di institut kedokteran forensik di Universitas

Turin, Itali. Dalam investigasi dan identifikasi bercak darah yang mengering „a dried

bloodstain”, Lattes menggolongkan darah ke dalam 4 klasifikasi, yaitu A, B, AB, dan O.

Dasar klasifikasi ini masih kita kenal dan dimanfaatkan secara luas sampai sekarang.

Dalam perkembangan selanjutnya semakin banyak bidang ilmu yang dilibatkan atau

dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk kepentingan hukum dan

keadilan. Ilmu pengetahuan tersebut sering dikenal dengan Ilmu Forensik.

Saferstein dalam bukunya “Criminalistics an Introduction to Forensic Science”

berpendapat bahwa ilmu forensik ”forensic science“ secara umum adalah „the

application of science to law”.

Ilmu Forensik dikatagorikan ke dalam ilmu pengetahuan alam dan dibangun

berdasarkan metode ilmu alam. Dalam padangan ilmu alam sesuatu sesuatu dianggap

ilmiah hanya dan hanya jika didasarkan pada fakta atau pengalaman (empirisme),

kebenaran ilmiah harus dapat dibuktikan oleh setiap orang melalui indranya

(positivesme), analisis dan hasilnya mampu dituangkan secara masuk akal, baik

deduktif maupun induktif dalam struktur bahasa tertentu yang mempunyai makna

(logika) dan hasilnya dapat dikomunikasikan ke masyarakat luas dengan tidak mudah

atau tanpa tergoyahkan (kritik ilmu) (Purwadianto 2000).

Dewasa ini dalam penyidikan suatu tindak kriminal merupakan suatu keharusan

menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah. Sehingga

diharapkan tujuan dari hukum acara pidana, yang menjadi landasan proses peradilan pidana, dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materiil. Tujuan ini tertuang dalam

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PW.07.03 tahun 1983 yaitu: untuk mencari dan

mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebanaran materiil, ialah kebenaran

yang selengkap-lengkapnya dari sutau perkara pidana dengan menerapkan ketentuan

hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah

pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya

meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat

dipersalahkan.

Adanya pembuktian ilmiah diharapkan polisi, jaksa, dan hakim tidaklah mengandalkan

pengakuan dari tersangka atau saksi hidup dalam penyidikan dan menyelesaikan suatu

perkara. Karena saksi hidup dapat berbohong atau disuruh berbohong, maka dengan

hanya berdasarkan keterangan saksi dimaksud, tidak dapat dijamin tercapainya tujuan

penegakan kebenaran dalam proses perkara pidana dimaksud.

Dalam pembuktian dan pemeriksaan secara ilmiah, kita mengenal istilah ilmu forensik

dan kriminologi. Secara umum ilmu forensik dapat diartikan sebagai aplikasi atau

pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan

keadilan.

Ruang Lingkup Ilmu Forensik

Ilmu-ilmu yang menunjang ilmu forensik adalah ilmu kedokteran, farmasi, kimia, biologi,

fisika, dan psikologi. Sedangkan kriminalistik merupakan cabang dari ilmu forensik.

Cabang-cabang ilmu forensik lainnya adalah: kedokteran forensik, toksikologi forensik,

odontologi forensik, psikiatri forensik, entomologi forensik, antrofologi forensik, balistik

forensik, fotografi forensik, dan serologi / biologi molekuler forensik. Biologi molekuler

forensik lebih dikenal dengan ”DNA-forensic”.

-          Kriminalistik merupakan penerapan atau pemanfaatan ilmu-ilmu alam pada

pengenalan, pengumpulan / pengambilan, identifikasi, individualisasi, dan evaluasi dari

bukti fisik, dengan menggunakan metode / teknik ilmu alam di dalam atau untuk

kepentingan hukum atau peradilan (Sampurna 2000). Pakar kriminalistik adalah

tentunya seorang ilmuwan forensik yang bertanggung jawab terhadap pengujian

(analisis) berbagai jenis bukti fisik, dia melakukan indentifikasi kuantifikasi dan

dokumentasi dari bukti-bukti fisik. Dari hasil analisisnya kemudian dievaluasi,

diinterpretasi dan dibuat sebagai laporan (keterangan ahli) dalam atau untuk

kepentingan hukum atau peradilan (Eckert 1980). Sebelum melakukan tugasnya,

seorang kriminalistik harus mendapatkan pelatihan atau pendidikan dalam penyidikan

tempat kejadian perkara yang dibekali dengan kemampuan dalam pengenalan dan

pengumpulan bukti-bukti fisik secara cepat. Di dalam perkara pidana, kriminalistik

sebagaimana dengan ilmu forensik lainnya, juga berkontribusi dalam upaya pembuktian

melalui prinsip dan cara ilmiah.

Kriminalistik memiliki berbagai spesilisasi, seperti analisis (pengujian) senjata api dan

bahan peledak, pengujian perkakas (”toolmark examination”), pemeriksaan dokumen,

pemeriksaan biologis (termasuk analisis serologi atau DNA), analisis fisika, analisis

kimia, analisis tanah, pemeriksaan sidik jari laten, analisis suara, analisis bukti impresi

dan identifikasi.

-          Kedokteran Forensik adalah penerapan atau pemanfaatan ilmu kedokteran untuk

kepentingan penegakan hukum dan pengadilan. Kedokteran forensik mempelajari hal

ikhwal manusia atau organ manusia dengan kaitannya peristiwa kejahatan.

Di Inggris kedokteran forensik pertama kali dikenal dengan ”Coroner”. Seorang coroner

adalah seorang dokter yang bertugas melalukan pemeriksaan jenasah, melakukan

otopsi mediko legal apabila diperlukan, melakukan penyidikan dan penelitian semua

Pengantar Menuju Ilmu Forensik 3

kematian yang terjadi karena kekerasan, kemudian melalukan penyidikan untuk

menentukan sifat kematian tersebut.

Di Amerika Serikan juga dikenal dengan ”medical examinar”. Sistem ini tidak berbeda

jauh dengan sistem coroner di Inggris.

Dalam perkembangannya bidang kedokteran forensik tidak hanya berhadapan dengan

mayat (atau bedah mayat), tetapi juga berhubungan dengan orang hidup. Dalam hal ini

peran kedokteran forensik meliputi:

− melakukan otopsi medikolegal dalam pemeriksaan menyenai sebab-sebab kematian,

apakah mati wajar atau tidak wajar, penyidikan ini juga bertujuan untuk mencari

peristiwa apa sebenarnya yang telah terjadi,

− identifikasi mayat,

− meneliti waktu kapan kematian itu berlansung ”time of death”

− penyidikan pada tidak kekerasan seperti kekerasan seksual, kekerasan terhadap

anak dibawah umur, kekerasan dalam rumah tangga,

− pelayanan penelusuran keturunan,

− di negara maju kedokteran forensik juga menspesialisasikan dirinya pada bidang

kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh obat-obatan ”driving under drugs influence”.

Bidang ini di Jerman dikenal dengan ”Verkehrsmedizin”

Dalam prakteknya kedokteran forensik tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu yang

lainnya seperti toksikologi forensik, serologi / biologi molekuler forensik, odontologi

forensik dan juga dengan bidang ilmu lainnya

-          Toksikologi Forensik, Toksikologi adalah ilmu yang menelaah tentang kerja dan efek

berbahaya zat kimia (racun) terhadap mekanisme biologi. Racun adalah senyawa yang

berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap organisme. Sifat racun dari suatu

senyawa ditentukan oleh: dosis, konsentrasi racun di reseptor, sifat zat tersebut, kondisi

bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan terhadap organisme dan bentuk efek

yang ditimbulkan. Lebih khusus, toksikologi mempelajari sifat fisiko kimia dari racun,

efek psikologi yang ditimbulkannya pada organisme, metode analisis racun baik

kualitativ maupun kuantitativ dari materi biologik atau non biologik, serta mempelajari

tindakan-tidankan pencegahan bahaya keracunan.

LOOMIS (1978) berdasarkan aplikasinya toksikologi dikelompokkan dalam tiga

kelompok besar, yakni: toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi dan toksikologi

forensik. Tosikologi forensik menekunkan diri pada aplikasi atau pemanfaatan ilmu

toksikologi untuk kepentingan peradilan. Kerja utama dari toksikologi forensik adalah

analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai bukti dalam tindak kriminal

(forensik) di pengadilan.

Toksikologi forensik mencangkup terapan ilmu alam dalam analisis racun sebagi bukti

dalam tindak kriminal. Toksikologi forensik merupakan gabungan antara kimia analisis

dan prinsip dasar toksikologi. Bidang kerja toksikologi forensik meliputi:

− analisis dan mengevaluasi racun penyebab kematian,

− analisis ada/tidaknya alkohol, obat terlarang di dalam cairan tubuh atau napas, yang

dapat mengakibatkan perubahan prilaku (menurunnya kemampuan mengendarai

kendaraan bermotor di jalan raya, tindak kekerasan dan kejahatan, penggunaan

dooping),

− analisis obat terlarang di darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika dan

obat terlarang lainnya.

-          Odontologi Forensik, bidang ilmu ini berkembang berdasarkan pada kenyataannya

bahwa: gigi, perbaikan gigi (dental restoration), dental protese (penggantian gigi yanng

rusak), struktur rongga rahang atas “sinus maxillaris”, rahang, struktur tulang palatal

(langit-langit keras di atas lidah), pola dari tulang trabekula, pola penumpukan krak gigi,

tengkuk, keriput pada bibir, bentuk anatomi dari keseluruhan mulut dan penampilan

Pengantar Menuju Ilmu Forensik 4

morfologi muka adalah stabil atau konstan pada setiap individu. Berdasarkan

kharkteristik dari hal tersebut diatas dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelusuran

identitas seseorang (mayat tak dikenal). Sehingga bukit peta gigi dari korban, tanda /

bekas gigitan, atau sidik bibir dapat dijadikan sebagai bukti dalam penyidikan tindak

kejahatan.

-          Psikiatri forensik, seorang spikiater berperan sangat besar dalam bebagai pemecahan

masalah tindak kriminal. Psikogram dapat digunakan untuk mendiagnose prilaku,

kepribadian, dan masalah psikis sehingga dapat memberi gambaran sikap (profile) dari

pelaku dan dapat menjadi petunjuk bagi penyidik. Pada kasus pembunuhan mungkin

juga diperlukan otopsi spikologi yang dilakukan oleh spikiater, spikolog, dan patholog

forensik, dengan tujuan penelaahan ulang tingkah laku, kejadian seseorang sebelum

melakukan tindak kriminal atau sebelum melakukan bunuh diri. Masalah spikologi (jiwa)

dapat memberi berpengaruh atau dorongan bagi seseorang untuk melakukan tindak

kejahatan, atau perbuatan bunuh diri.

-          Entomologi forensik, Entomologi adalah ilmu tentang serangga. Ilmu ini memperlajari

jenis-jenis serangga yang hidup dalam fase waktu tertentu pada suatu jenasah di

tempat terbuka. Berdasarkan jenis-jenis serangga yang ada sekitar mayat tersebut,

seorang entomolog forensik dapat menduga sejak kapan mayat tersebut telah berada di

tempat kejadian perkara (TKP).

-          Antrofologi forensik, adalah ahli dalam meng-identifikasi sisa-sisa tulang, tengkorak,

dan mumi. Dari penyidikannya dapat memberikan informasi tentang jenis kelamin, ras,

perkiraan umur, dan waktu kematian. Antrofologi forensik mungkin juga dapat

mendukung dalam penyidikan kasus orang hidup, seperti indentifiksi bentuk tengkorak

bayi pada kasus tertukarnya anak di rumah bersalin.

-          Balistik forensik, bidang ilmu ini sangat berperan dalam melakukan penyidikan kasus

tindak kriminal dengan senjata api dan bahan peledak. Seorang balistik forensik

meneliti senjata apa yang telah digunakan dalam kejahatan tersebut, berapa jarak dan

dari arah mana penembakan tersebut dilakukan, meneliti apakah senjata yang telah

digunakan dalam tindak kejahatan masih dapat beroperasi dengan baik, dan meneliti

senjata mana yang telah digunakan dalam tindak kriminal tersebut. Pengujian anak

peluru yang ditemukan di TKP dapat digunakan untuk merunut lebih spesifik jenis

senjata api yang telah digunakan dalam kejahatan tersebut.

Pada bidang ini memerlukan peralatan khusus termasuk miskroskop yang digunakan

untuk membandingkan dua anak peluru dari tubuh korban dan dari senjata api yang

diduga digunakan dalam kejahatan tersebut, untuk mengidentifikasi apakah memang

senjata tersebut memang benar telah digunakan dalam kejahatan tersebut. Dalam hal

ini diperlukan juga mengidentifikasi jenis selongsong peluru yang tertinggal.

Dalam penyidikan ini analisis kimia dan fisika diperlukan untuk menyidikan dari senjata

api tersebut, barang bukti yang tertinggal. Misal analisis ditribusi logam-logam seperti

Antimon (Sb) atau timbal (Pb) pada tangan pelaku atau terduga, untuk mencari pelaku

dari tindak kriminal tersebut. Atau analisis ditribusi asap (jelaga) pada pakaian, untuk

mengidentifikasi jarak tembak.

Kerjasama bidang ini dengan kedokteran forensik sangat sering dilakukan, guna

menganalisis efek luka yang ditimbulkan pada korban dalam merekonstruksi suatu

tindak kriminal dengan senjata api.

-          Bidang ilmu Forensik lainnya, selain bidang-bidang di atas masih banyak lagi bidang

ilmu forensik Pada prinsipnya setiap bidang ranah keilmuan mempunyai aplikasi pada

bidang dirensik, seperti bidang yang sangat trend sekarang ini yaitu kejahatan web,

Pengantar Menuju Ilmu Forensik 6

yang dikenal syber crime, merupakan kajian bidang kumperter sain, jaringan, IT, dan

bidang lainnya seperti akuntan forensik.

2.      Pengertian secara umum:

-          IT Forensik adalah cabang dari ilmu komputer tetapi menjurus ke bagian forensik yaitu berkaitan dengan bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital.

-          Komputer forensik juga dikenal sebagai Digital Forensik yang terdiri dari aplikasi dari ilmu pengetahuan kepada indetifikasi, koleksi, analisa, dan pengujian dari bukti digital.

-          IT Forensik adalah penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal.

3.      Pengertian menurut para Ahli :

-          Menurut Noblett, yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer.

-          Menurut Judd Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin.

4.      Tujuan IT forensik

Tujuan dari IT forensik adalah untuk menjelaskan keadaan artefak digital terkini. Artefak Digital dapat mencakup sistem komputer, media penyimpanan (seperti hard disk atau CD-ROM), dokumen elektronik (misalnya pesan email atau gambar JPEG) atau bahkan paket-paket yang secara berurutan bergerak melalui jaringan. Bidang IT forensik juga memiliki cabang-cabang di dalamnya seperti firewall forensik, forensik jaringan, database forensik, dan forensik perangkat mobile.

5.      Ruang lingkup IT forensik

-          IT forensik dapat menjelaskan keadaan artefak digital terkini. Artefak Digital dapat mencakup sistem komputer, media penyimpanan (seperti hard disk atau CD-ROM, dokumen elektronik (misalnya pesan email atau gambar JPEG) atau bahkan paket-paket yang secara berurutan bergerak melalui jaringan.

-          Bidang IT Forensik juga memiliki cabang-cabang di dalamnya seperti firewall forensik, forensik jaringan , database forensik, dan forensik perangkat mobile.

6.      Pengguna  IT forensik

Network Administrator merupakan sosok pertama yang umumnya mengetahui keberadaan cybercrime sebelum sebuah kasus cybercrime diusut oleh pihak yang berwenang. Ketika pihak yang berwenang telah dilibatkan dalam sebuah kasus, maka juga akan melibatkan elemenelemen vital lainnya, antara lain:

a.       Petugas Keamanan (Officer/as a First Responder), Memiliki kewenangan tugas antara lain : mengidentifikasi peristiwa,mengamankan bukti, pemeliharaan bukti yang temporer dan rawan kerusakan.

b.      Penelaah Bukti (Investigator), adalah sosok yang paling berwenang dan memiliki kewenangan tugas antara lain: menetapkan instruksi-instruksi, melakukan pengusutan peristiwa kejahatan, pemeliharaan integritas bukti.

c.       Tekhnisi Khusus, memiliki kewenangan tugas antara lain : memeliharaan bukti yang rentan kerusakan dan menyalin storage bukti, mematikan(shuting down) sistem yang sedang berjalan, membungkus/memproteksi buktibukti, mengangkut bukti dan memproses bukti. IT forensic digunakan saat mengidentifikasi tersangka pelaku tindak kriminal untuk penyelidik, kepolisian, dan kejaksaan.

7.      Prosedur IT Forensik

Prosedur forensik yang umum digunakan, antara lain :

Membuat copies dari keseluruhan log data, file, dan lain-lain yang dianggap perlu pada suatu media yang terpisah. Membuat copies secara matematis.Dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang dikerjakan.

Metode/prosedure IT Forensik yang umum digunakan pada:

1.      Search dan seizure : dimulai dari perumusan suatu rencana.

-          Identifikasi dengan penelitian permasalahan.

-          Membuat hipotesis.

-          Uji hipotesa secara konsep dan empiris.

-          Evaluasi hipotesa berdasarkan hasil pengujian dan pengujian ulang jika hipotesa tersebut jauh dari apa yang diharapkan.

-          Evaluasi hipotesa terhadap dampak yang lain jika hipotesa tersebut dapat diterima.

2.      Pencarian informasi (discovery information).

Ini dilakukan oleh investigator dan merupakan pencarian bukti tambahan dengan mengendalikan saksi secara langsung maupun tidak langsung.

-          Membuat copies dari keseluruhan log data, files, dan lain-lain yang dianggap perlu pada media terpisah.

-          Membuat fingerprint dari data secara matematis.

-          Membuat fingerprint dari copies secara otomatis.

-          Membuat suatu hashes masterlist

3.      Dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang telah dikerjakan.

8.      Contoh aplikasi dalam IT Forensik

1.      Antiword

Antiword merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan teks dan gambar dokumen Microsoft Word. Antiword hanya mendukung dokumen yang dibuat oleh MS Word versi 2 dan versi 6 atau yang lebih baru.

2.      Autopsy

The Autopsy Forensic Browser merupakan antarmuka grafis untuk tool analisis investigasi diginal perintah baris The Sleuth Kit. Bersama, mereka dapat menganalisis disk dan filesistem Windows dan UNIX (NTFS, FAT, UFS1/2, Ext2/3).

3.      Binhash

Binhash merupakan sebuah program sederhana untuk melakukan hashing terhadap berbagai bagian file ELF dan PE untuk perbandingan. Saat ini ia melakukan hash terhadap segmen header dari bagian header segmen obyek ELF dan bagian segmen header obyekPE.

4.      Sigtool

Sigtcol merupakan tool untuk manajemen signature dan database ClamAV. sigtool dapat digunakan untuk rnenghasilkan checksum MD5, konversi data ke dalam format heksadesimal, menampilkan daftar signature virus dan build/unpack/test/verify database CVD dan skrip update.

5.      ChaosReader

ChaosReader merupakan sebuah tool freeware untuk melacak sesi TCP/UDP/… dan mengambil data aplikasi dari log tcpdump. la akan mengambil sesi telnet, file FTP, transfer HTTP (HTML, GIF, JPEG,…), email SMTP, dan sebagainya, dari data yang ditangkap oleh log lalu lintas jaringan. Sebuah file index html akan tercipta yang berisikan link ke seluruh detil sesi, termasuk program replay realtime untuk sesi telnet, rlogin, IRC, X11 atau VNC; dan membuat laporan seperti laporan image dan laporan isi HTTP GET/POST.

6.      Chkrootkit

Chkrootkit merupakan sebuah tool untuk memeriksa tanda-tanda adanya rootkit secara lokal. la akan memeriksa utilitas utama apakah terinfeksi, dan saat ini memeriksa sekitar 60 rootkit dan variasinya.

7.      Dcfldd

Tool ini mulanya dikembangkan di Department of Defense Computer Forensics Lab (DCFL). Meskipun saat ini Nick Harbour tidak lagi berafiliasi dengan DCFL, ia tetap memelihara tool ini.

8.      Ddrescue

GNU ddrescue merupakan sebuah tool penyelamat data, la menyalinkan data dari satu file atau device blok (hard disc, cdrom, dsb.) ke yang lain, berusaha keras menyelamatkan data dalam hal kegagalan pembacaan. Ddrescue tidak memotong file output bila tidak diminta. Sehingga setiap kali anda menjalankannya kefile output yang sama, ia berusaha mengisi kekosongan.

9.      Foremost

Foremost merupakan sebuah tool yang dapat digunakan untuk me-recover file berdasarkan header, footer, atau struktur data file tersebut. la mulanya dikembangkan oleh Jesse Kornblum dan Kris Kendall dari the United States Air Force Office of Special Investigations and The Center for Information Systems Security Studies and Research. Saat ini foremost dipelihara oleh Nick Mikus seorang Peneliti di the Naval Postgraduate School Center for Information Systems Security Studies and Research.

10.  Gqview

Gqview merupakan sebuah program untuk melihat gambar berbasis GTK la mendukung beragam format gambar, zooming, panning, thumbnails, dan pengurutan gambar.

11.  Galleta

Galleta merupakan sebuah tool yang ditulis oleh Keith J Jones untuk melakukan analisis forensic terhadap cookie Internet Explorer.

12.  Ishw

Ishw (Hardware Lister) merupakan sebuah tool kecil yang memberikan informasi detil mengenai konfigurasi hardware dalam mesin. la dapat melaporkan konfigurasi memori dengan tepat, versi firmware, konfigurasi mainboard, versi dan kecepatan CPU, konfigurasi cache, kecepatan bus, dsb. pada sistem t>MI-capable x86 atau sistem EFI.

13.  Pasco

Banyak penyelidikan kejahatan komputer membutuhkan rekonstruksi aktivitas Internet tersangka. Karena teknik analisis ini dilakukan secara teratur, Keith menyelidiki struktur data yang ditemukan dalam file aktivitas Internet Explorer (file index.dat). Pasco, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti “browse”, dikembangkan untuk menguji isi file cache Internet Explorer. Pasco akan memeriksa informasi dalam file index.dat dan mengeluarkan hasil dalam field delimited sehingga dapat diimpor ke program spreadsheet favorit Anda.

14.  Scalpel

Scalpel adalah sebuah tool forensik yang dirancang untuk mengidentifikasikan, mengisolasi  data dari media komputer selama proses investigasi forensik. Scalpel mencari hard drive, bit-stream image, unallocated space file, atau sembarang file komputer untuk karakteristik, isi atau atribut tertentu, dan menghasilkan laporan mengenai lokasi dan isi artifak yang ditemukan selama proses pencarian elektronik. Scalpel juga menghasilkan (carves) artifak yang ditemukan sebagai file individual.

9.      Tools yang Digunakan dalam IT Forensik

Secara garis besar tools untuk kepentingan komputer forensik dapat dibedakan secara hardware dan software.

Hardware:

§  Harddisk IDE & SCSI kapasitas sangat besar, CD-R, DVR Drives.

§  Memory yang besar (1-2GB RAM).

§  Hub, Switch, keperluan LAN.

§  Legacy Hardware (8088s, Amiga).

§  Laptop forensic workstation.

§  Write blocker

Software:

§  Viewers (QVP, http://www.avantstar.com/)

§  Erase/unerase tools (Diskscrub/Norton Utilities)

§  Hash utility (MD5, SHA1)

§  Forensic toolkit

§  Forensic acquisition tools

§  Write-blocking tools

§  Spy Anytime PC Spy

Sumber pustaka:

http://bobby-gunadarma.blogspot.com/2013/05/it-forensik.html

http://anwarabdi.wordpress.com/2013/05/05/it-forensik/

www.mdp.ac.id (dicky pratama S.kom)

naikson.com/Pengantar-Menuju-Ilmu-Forensik.pdf‎